Irwan Prayitno: Pejabat Pengelola Informasi Daerah Diharapkan Berikan yang Terbaik


Kita menyambut gembira program beasiswa pendidikan S2 Pascasarjana Komunikasi bagi calon pejabat pengelola informasi daerah PNS yang dilakukan Kementrian Komunikasi dan Informatika RI. Ini tentu akan mampu mendorong peningkatan pengelolaan informasi daerah, oleh kemampuan SDM yang handal dan profesional nantinya.

Ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno ketika memberikan sambutan pada acara Pengukuhan Korwil Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, (21/3). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi RI, Rektor Unand, Ketua ISKI Pusat dan Ketua ISKI Korwil Sumatera Barat serta para mahasiswa Komunikasi Unand.

Lebih jauh Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, dalam upaya peningkatan SDM pengelolaan informasi di Sumatera Barat diharapkan Kementrian Komunikasi dapat melebihkanm jatah beasiswa dari 20 menjadi 30 orang, hal ini berkaitan dengan kondisi pelayanan informasi dan komunikasi daerah belum berkerja seperti yang diamanahkan UU No 14 tahun 20008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selama ini kita belum memberikan peluang yang baik bagi tamatan sarjana komunikasi dalam rekrumen penerimaan CPNS, ke depan kita akan upayakan ini menjadi perhatian Pemprov Sumbar untuk menerima tamatan sarjana komunikasi pada tahun-tahun mendatang.

Dalam pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah, kita amat memerlukan pengembangan pemanfaatan IT dalam pelayanan informasi daerah. Ke depan kita akan mendorong Pejabat Pengelola Informasi Daerah ( PPID) agar memberikan kemajuan yang berarti dalam meningkatkan pelayanan informasi pemerintah untuk memenuhi hak informasi publik, harapnya.

Irwan Prayitno juga menyinggung persoalan kualitas SDM PNS, dimana Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara menyatakan baru 5 persen PNS yang mememiliki kualitas, sementara di Sumbar PNS baru 30 persen yang memiliki kualitas kemampuan yang memadai untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.  Kenyataan ini merupakan hasil dari penilaian kompetensi, kinerja dan hasil kerja PNS selama ini.

Kondisi yang terjadi saat ini, merupakan efek rekrutmen PNS masa lalu, yang kurang teruji dengan baik oleh karena itu untuk ke depan kita akan terus memberi perhatian serius terhadap rekrumen PNS dan bagaimana upaya pengembangan dan pembinaan PNS yang lebih baik. Saat ini langkah-langkah dan cara peningkatan SDM PNS kita lakukan dengan pelatihan dan pendidikan, bimbingan teknis dan lain-lain. Mudah-mudah hasil keseriusan cara seleksi rekrutmen Pemprov Sumbar dalam 7 tahun terakhir ini, dapat menunjukan hasil yang lebih baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat pada 20 tahun ke depan, dimana orang yang terpilih telah mencapai jabatan eselon III dan II, ujarnya.

Irwan juga mengapresiasi program beasiswa pendidikan Pascasarjana S2 Menkominfo dalam pengembangan SDM dalam bidang komunikasi ini, tentu akan berdampak pula dalam peningkatan SDM PNS bidang kehumasan dan pengelolaan informasi teknologi di Sumatera Barat dapat meningkat di masa-masa mendatang.

Kepala Badan Penelitan dan Pengembangan SDM, Aizirman Djusan, Msc.Ecom dalam kesempatan tersebut menyampaikan, menyambut baik memorandum beasiswa pascasarjana antara Pemprov Sumbar dengan Perguruan Tinggi Unand. Oleh karena itu, kominfo akan menambah jatah beasiswa dari 20 orang menjadi 30 orang, jika dana masih bersisa kita akan prioritaskan untuk ditambah lagi.

Hal ini memungkinkan, karena saat ini PNS yang telah menyatakan ikut seleksi telah mencapai 150 orang dengan dua program studi, Kehumasan Daerah dan Komunikasi Informati Teknologi. Besok kita akan mengadakan seleksi penerimaan mahasiswa pascasarjana S2 program komunikasi beasiswa di Pengeran Beach Padang.

Ke depan kita amat mengharapkan Pejabat Pengelola Informasi Daerah mampu memberikan layanan yang terbaik dalam memenuhi hak informasi publik dan sebaliknya semua itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan secara baik. Kerena dalam pelaksanaan Good Governance kita perlu memahami prinsip-prinsip, tranparansi, akuntabilitas, partisipatif dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pengelolaan informasi daerah yang lebih dekat dengan website, mesti menjadi prioritas yang penting dalam menjaga hak kepentingan publik. Banyak hal yang dapat dikembangkan dalam memanfaatkan IT ini, setiap pemerintah mesti serius membenahi sesuai dengan perkembangan yang terjadi, sehingga masyarakat akan begitu mudah mendapat informasi untuk kebutuhannya, himbaunya. [humasprov]

About beritapkssumbar

Mengabarkan Kiprah PKS
This entry was posted in Irwan Prayitno. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s