Gubernur: Silakan saja tanya ke yang demo, Farhan: PKS gunakan jalur politik di DPRD Padang dan bukan demo


FarhanPADANG — Walikota Padang Fauzi Bahar menyebut aksi demo menolak pembangunan Super Blok Lippo Grup, Senin (17/2) disponsori oleh gubernur Sumbar. Ia berani menyatakan begitu, karena melihat indikasi dari kendaraan yang dibawa pendemo berlogo PKS. Selain itu, titik kumpul aksi itu juga di Gubernuran.

“Saya melihat mobil yang parkir berlogo PKS. Titik kumpulnya juga di kantor gubernur. Setelah dikumpulkan, lalu mereka datang kemari (rumah dinas walikota-red),” kata Fauzi Bahar di atas pentas perpisahan dirinya dengan majelis taklim dan ibu-ibu PKK.Ia mempertanyakan, kenapa gubernur melakukan itu. “Gubernur tidak boleh pro terhadap satu partai saja. Kalau bicara partai, wakil saya dari PKS. Ini kan tidak bagus,” katanya.
Selain itu, Fauzi juga menilai para pendemo juga bukan warga Kota Padang. “Kalau warga Padang boleh jugalah, tapi mereka datang dari luar. Tidak mengerti saya,” lanjutnya.
Dikatakan, seharusnya gubernur tidak boleh secara terang-terangan menyuruh orang berdemo. “Titik kumpulnya di kantor gubernur. Mobil yang membawa berlambang PKS. Harusnya gubernur melarang orang berdemo. Jangan begitulah. Di akhir-akhir saya menjabat ini, dikasi jugalah kesan yang baik kepada saya. Hanya sehari ini lagi saya menjadi walikota,” katanya.
Fauzi menjelaskan, soal pembangunan Super Blok Lippo, tanah yang dipakai adalah dibeli oleh investor itu. “Bukan tanah dirampok. Disebut pula saya mendapat Rp4 juta per meter. Dari mana pula itu, harga tanahnya saja tidak sampai segitu,” katanya.
Ia menjelaskan, usai gempa 2009 lalu, 30 ribu warga Padang kehilangan lapangan pekerjaan. Sebagai walikota ia harus bertanggung jawab dan ia berupaya mencarikan investor untuk membuka lapangan pekerjaan.
Para pengunjuk rasa yang datang dari berbagai daerah awalnya berunjuk rasa di kantor gubernur Sumatera Barat dan melanjutkan ke rumah dinas Walikota Padang di Jalan A. Yani.
Kedatangan pengunjuk rasa disambut barikade pengamanan dari Polresta Padang dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara acara perpisahan yang diisi dengan penampilan-penampilan majelis taklim dan lantunan ayat Alquran tetap berjalan.

Pengunjuk rasa menuntut Fauzi Bahar di akhir masa jabatannya untuk mencabut izin pembangunan Super Block Lippo di Kota Padang. Menurut mereka investasi dari perusahaan Lippo Group tersebut bermuatan misi pemurtadan dan dikhawatirkan akan merusak tata nilai masyarakat Minangkabau.
Massa pengunjuk rasa tidak berhasil melewati barisan barikade ratusan personel keamanan. Mereka hanya menyampaikan orasi di persimpangan lampu merah Ahmad Yani. Kemudian membubarkan diri pada pukul 12.00 WIB kembali lagi ke kantor gubernur.

Tanya yang demo
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang ketika dikonfirmasi soal tudingan keterlibatannya mensponsori demo untuk menolak Siloam sebagaimana disebut Fauzi Bahar di muka umum itu hanya menjawab singkat. Melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) ia mengatakan “Silahkan saja tanya ke yang demo”.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Sumbar, Trinda Farhan Satria menegaskan PKS tak pernah menjadi dalang di balik demo investasi Lippo Group. Sebagai partai politik PKS hanya menggunakan cara politik pula untuk menanggapi tentang isu permutadan berkedok investasi itu.
“Sejauh ini kami (PKS—red) tak pernah mendalangi demo atau aksi apapun. Kami hanya menggunakan jalur politik yakni melalui Fraksi PKS di DPRD Kota Padang yang sudah menyatakan menolak investasi itu,” ujar Farhan, Senin (17/2).
Bahkan, kata dia, sebagian besar pemimpin partai PKS mulai dari DPW hingga cabang, kecamatan termasuk dirinya berada di Jakarta, saat demo di Padang berlangsung. Mereka menghadiri acara ‘election update’ yang digelar PKS secara rutin untuk menghadapi Pemilu Legislatis April mendatang.
Tentang adanya mobil berlogo PKS, Farhan mengatakan mungkin ada simpatisan PKS yang ikut bergabung dalam aksi demo dengan menggunakan mobil milik partai. Namun, ia menegaskan PKS tak pernah memberikan instruksi atau komando pada kader ataupun simpatisan untuk mengikuti aksi demo.
“Saya sebagai ketua DPW PKS Sumbar dan pimpinan PKS hingga ke ranting-ranting kecamatan tak pernah memberikan komando apapun pada kader atau simpatisan untuk berdemo,” ujarnya.
Tentang tudingan Walikota Padang, Fauzi Bahar yang menuding PKS sebagai Parpol di balik aksi penolakan investasi Farhan enggan berkomentar banyak. Terutama terhadap kata-kata vonis yang cenderung kasar diungkapkan Fauzi Bahar. “Saya rasa komentar Pak Fauzi tak perlu ditanggapi. Masyarakat tentu bisa cerdas menilai,” ujarnya. (105/403)

Singgalang 18 Februari 2014

About beritapkssumbar

Mengabarkan Kiprah PKS
This entry was posted in Irwan Prayitno, Trinda Farhan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s