Bupati dan Walikota di Sumatera Barat telah menyadari bahwa meskipun jalur evakuasi telah ada , namun ketika terjadi bencana alam seperti gempa, jalur tersebut dipastikan akan mengalami kemacetan. Dari pada itu untuk mengantisipasi hal tersebut, disarankan yang paling utama dilakukan adalah membuat shelter-shelter di setiap kabupaten/kota. Setiap radius 500 meter dari bibir pantai untuk daerah yang padat penduduk. Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan hal tersebut dengan membuat shelter-shelter dalam radius 1 km dari bibir pantai. Dan kota Padang pun membuat shelter-shelter tersebut dalam radius 500 meter dari bibir pantai, berkaca dengan tingkat kepadatan penduduk.
Ini disampaikan oleh Kepala BNPB Syamsul Ma’arif ketika melakukan pertemuan di Pusdalops Sumbar, Kamis pagi (12/4). Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumbar, Bupati Pesisir Selatan, Walikota Padang, Ka.BPBD Prov. Sumbar, serta sejumlah pejabat dari instansi terkait lainnya.
Kepala BNPB Syamsul Ma’arif mengatakan juga ada saran untuk membangun shelter di bandara Lanud Tabing. Dan untuk prosedurnya kita akan meminta izin dari mabes TNI, karena lokasi masih dalam kawasan TNI AU. Untuk Shelter di dalam lokasi tersebut diperkirakan dapat menampung sekitar 30.000 ribu orang, dan di belakangnya bisa sekitar 10.000 ribu orang. Jadi sekitar 40.000 ribu orang dapat tertampung di lokasi tersebut. Perlu diketahui bahwa jarak Lapangan Udara Tabing tersebut dari bibir pantai sekitar 500 meter berarti lokasi tersebut masuk kawasan jalur merah. Karena menurut perkiraan, apabila terjadi bencana tsunami dengan ketinggian air mencapai 10 meter ke atas maka setelah jarak 5 km dari bibir pantai baru ketinggian air akan habis, dan ini perlu kita waspadai bersama. BNPB juga telah memberikan bantuan shelter, seperti di daerah Pesisir Selatan, Padang, serta beberapa kabupaten lainnya.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menambahkan bahwa setiap jajaran pemerintah provinsi, kab/kota juga harus segera membuat sebuah SOP kontigensi bencana, jadi ketika terjadinya sebuah bencana, maka ada hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap SKPD di setiap pemerintah provinsi, kab/kota, dan apa yang perlu dilakukan masyarakatnya masing-masing. Seperti yang telah diwacanakan, apakah akan membuat evakuasi vertikal, seperti shelter. Dan pembuatan shelter ini akan lebih diutamakan dari pada pembuatan jalur evakuasi hirozontal, seperti jalan atau jalur evakuasi.
Lebih lanjut Gubernur mengatakan, kita akan menyarankan untuk pembuatan shelter-shelter ini dilakukan di setiap persimpangan-persimpangan jalan, selain untuk tempat pengungsian bencana , ketika keadaan tidak dalam masa bencana, tempat tersebut bisa dijadikan untuk pos-pos pemuda dan masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Lebih lanjut Gubernur mengatakan bahwa pasca gempa di Sumatera Barat, dilaporkan bahwa tidak terjadi kerusakan-kerusakan pada bangunan-bangunan pemerintah, maupun rumah-rumah di masyarakat. Gubernur menghimbau kepada masyarakat Sumatera Barat untuk tetap sabar, bertawakal, dan selalu berdoa kepada Allah SWT. [humasprov]
Berita PKS Sumbar 